Direktur DPKPS: Masyarakat Bebas Ajukan Hutan Sosial

Oleh Mariyadi

mabmonline.org, Pontianak—Dalam kegiatan workshop dan komunikasi publik mengenai Peta Indikator Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), Wiratno, Direktur Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (DPKPS), Ditjen Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan mengatakan bahwa semua elemen masyarakat bisa mengajukan daerah kehutanan sosial.

Wiratno  mengatakan, syarat-syarat hutan yang dapat diajukan adalah jenis hutan yang memang bebas dari izin HTI dan HPH. Selain itu, hutan yang diajukan oleh masyarakat haruslah hutan yang memang dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada hutan tersebut. “Yang penting bebas dari izin,” katanya saat diwawancarai usai acara, Jumat (11/12/2015).

Menurut Wiratno, perkembangan hutan bisa dengan sistem agroforester. Sebagai contoh, masyarakat menanam karet di daerah tertentu, namun ditanami pula pohon lain. Jadi, tak hanya menunggu karet bisa disadap sebelumnya juga sudah bisa mendapatkan hasil. “Perlu pendampingan usaha itu. Maka dari itu, dibutuhkan bantuan pada semua pihak untuk membimbing,” tambahnya.

workshop hutan rakyat

Kata Wiratno, pengajuan dapat dilakukan melalui pokja provinsi. Setelah itu, barulah diajukan ke kementrian untuk mendapatkan verifikasi hutan yang diajukan. “Mengajukan melalui pokja provinsi yang anggotanya dari multipihak yakni dari unsur-unsur KPH, LSM, dinas kehutanan provinsi, kabupaten, bahkan dari swasta yang sebagai anggota pokja bisa juga mengajukan,” sambungnya.

Untuk jenis hutan—hutan lindung atau hutan masyarakat yang diusulkan—itu tergantung dengan keperluan masyarakat. “Semua tergantung usulan masyarakat,” kata Wiratno. Semua diserahkan pada masyarakat untuk mengembangkan hutan dan melestarikannya. Wiratno juga mengatakan, izin yang telah diberikan bisa berlangsung selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Jika ada hutan yang tidak digunakan dengan baik, maka akan dicabut izinnya. “Malahan ada usulan hutan kemasyarakatan di perbatasan negara,” katanya.

Wiratno juga menambahkan, untuk mempermudah pengajuan pokja hutan sosial oleh masyarakat atau lembaga tertentu, pihaknya berencana membangun media online. “Mengenai perizinan, akan kita permudah,” tutupnya.

Percepat Proses Perhutanan Sosial Kalbar, KLHK-RI Adakan Workshop PIAPS

Oleh Mariyadi

mabmoneline, Pontianak—Demi mempercepat proses perhutanan sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rebupblik Indonesia (RI) melakukan workshop dan komunikasi publik mengenai Peta Indikator Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) di Hotel Orchard, Pontianak, Kalimantan Barat, 10 s/d 12 Desember 2015.

Acara yang yang dihadiri seluruh elemen masyarakat terutama yang bergerak di bidang kehutanan tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi hutan. Dari kegiatan tersebut diharapkan, masyarakat dapat berkontribusi penuh membudidayakan dan melestarikan hutan terutama hutan di Kalbar.

“Acara ini, untuk mengembangkan hutan sosial masyarakat. Kalau di Kalimantan ini, seperti masyarakat adat yang tinggal di pinggir-pinggir hutan, yang dulu tidak mendapat akses pengolahan hutan, kini diberi pengelolaan hutan desa maupun hutan kemasyarakatan,” ungkap Wiratno, Direktur Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Ditjen Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan saat diwawancarai setelah selesai acara, Jumat (11/12/2015).

Wiratno mengatakan, wilayah Kalimantan Barat punya hutan yang luas dibanding daerah lain. Nantinya, dengan dukungan dari berbagai macam bidang: LSM, dinas kehutanan kabupaten, maupun pusat, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan hutan yang melimpah di Kalbar sambil menjaga hutan tersebut. Ia menambahkan, pemanfaatan dan pelestarian ini sangat penting karena selain menjadi sektor ekonomi juga untuk kepentingan tata air dan hidrologi di bawahnya.

Menurut Wiratno, perkembangan hutan bisa dengan sistem agroforester. Sebagai contoh, masyarakat menanam karet di daerah itu ditanami pula pohon lain. Jadi, tak hanya menunggu karet bisa disadap sebelumnya juga sudah bisa mendapatkan hasil. “Perlu pendampingan usaha itu,” katanya lagi.

“Kalimantan punya 2.000.000 hektar hutan,” jelasnya.

Wiratno mengharapkan, dengan berjalannya program ini, segala masalah yang terjadi selama ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam Pokja yang telah disusun, masyarakat yang mengajukan akan diberi izin untuk mengelola lahan. Selain itu juga, akan diturunkan tim verifikasi dari kementerian untuk menguji kelayakan pemberian izin. ”Pesan presiden, harus tepat sasaran,” tambahnya.

Akhirnya, workshop yang berlangsung selama 3 hari tersebut berjalan dengan lancar. Workshop tersebut menghasilkan verifikasi peta indikatif areal perhutanan sosial sementara yang akan bisa berubah dalam 6 bulan sekali sesuai dengan pemberian/penarikkan izin HKI atau HGU maupun hal lainnya. Selain itu, dihasilkan pula pokja-pokja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pengaju dalam target beberapa tahun ke depan. “Terbentuklah usulan pokja. Kedua, pengecekan peta kita sesuai dengan situasi masyarakat. Jika ada izin, jangan. Jadi memang betul-betul kehutanan sosial yang bebas dari izin,” tutup Wiratno