Home / Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Dengan Nama Allah

ANGGARAN DASAR
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU KALIMANTAN BARAT

BAB I
NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama

Wadah berhimpun ini bernama Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat, disingkat MABMKB

Pasal 2
Waktu Pendirian

MABMKB didirikan pada hari Sabtu tanggal, 11 Dzulhijah tahun 1417H bertepatan dengan tanggal 19 bulan April tahun 1997M di Pontianak  untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Pasal 3
Tempat Kedudukan

MABMKB berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Ibukota masing-masing

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 4
Azas

MABMKB berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 5
Tujuan

1.    Tujuan MABMKB adalah terwujudnya Masyarakat Melayu Kalimantan Barat sebagai bagian Bangsa Indonesia yang Bertamadun , berpendidikan serta sejahtera lahir dan bathin
2.    Rincian tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini terdiri dari
a.    Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Melayu Kalimantan Barat dalam pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan pembangunan Nasional
b.    Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM  masyarakat Melayu Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya  peningkatan SDM bangsa Indonesia
c.    Mengkaji, menggali dan melestarikan adat dan budaya melayu Kalimantan Barat yang positif sebagai bagian dari upaya pembangunan dan pengembangan budaya Indonesia
d.    Menggali dan memberdayakan potensi masyarakat Melayu Kalimantan Barat pada berbagai bidang kehidupan.
e.    Meningkatkan silaturrahmi masyarakat melayu Kalimantan Barat
3.    Sesuai dengan tujuan tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka ranah (wilayah) perjuangan MABMKB adalah kognitif atau budaya.

BAB III
KEGIATAN
Pasal 6

Untuk mencapai tujuan dimaksud pasal (5) tersebut di atas, MABMKB melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1.    Mengembangkan potensi Intelektualitas masyarakat Melayu Kalimantan Barat
2.    Menyelenggarakan penelitian, seminar dan festival yang mengacu pada penggalian dan pelestarian adat, budaya, bahasa, seni dan peninggalan sejarah Melayu Kalimantan Barat
3.    Menghimpun dan menyebarluaskan informasi tentang sejarah pertumbuhan masyarakat Melayu Kalimantan Barat, termasuk sejarah pertumbuhan Kerajaan/Kesultanan-  kesultanan yang pernah ada di Kalimantan Barat
4.    Menghimpun dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat Melayu Kalimantan Barat sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat Melayu Kalimantan Barat dalam pembangunan
5.    Menggali dan melestarikan hukum  melayu setempat
6.    Menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat adat, baik yang ada di Kalimantan Barat maupun yang berada di luar Kalimantan Barat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

1.    Susunan organisasi MABMKB, terdiri dari
a.    Dewan Pengurus Pusat dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Barat
b.    Dewan Pengurus Daerah dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota
c.    Dewan Pengurus Cabang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan, berkedudukan di Ibukota Kecamatan setempat
d.    Dewan Pengurus Ranting dengan wilayah kerja meliputi Desa/Kelurahan, berkedudukan di desa/kelurahan
2.    MABMKB pada semua tingkatan pengurus dapat membentuk Badan-badan khusus sesuai dengan tingkatannya
3.    Ketentuan mengenai struktur Organisasi di atur dalam ART

BAB V
KEPENGURUSAN
Pasal 8

1.    Kepengurusan MABMKB disemua tingkatan terdiri dari
a.    Dewan Penasihat
b.    Dewan Pemangku Adat
c.    Dewan Pengurus
2.    Kepengurusan merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif
3.    Masa bhakti kepengurusan selama 5(lima) tahun; dan
4.    Kepengurusan di atur lebih lanjut dalam ART

BAB VI
ANGGOTA
Pasal 9

1.    Keanggotaan MABMKB terdiri dari
a.    Anggota biasa
b.    Anggota kehormatan
2.    Ketentuan mengenai keanggotaan serta hak dan kewajibannya di atur dalam ART.

BAB VII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 10

1.    Jenis dan urutan permusyawaratan MABMKB terdiri dari :
a.    Musyawarah Besar
b.    Musyawarah Besar Luar Biasa
c.    Rapat Kerja Pusat
d.    Musyawarah Daerah
e.    Musyawarah Daerah Luar Biasa
f.    Rapat Kerja Daerah
g.    Musyawarah Cabang
h.    Musyawarah Cabang Luar Biasa
i.    Rapat Kerja Cabang
j.    Musyawarah Ranting
k.    Musyawarah Ranting Luar Biasa
l.    Rapat Kerja Ranting
m.    Rapat Gabungan Kepengurusan
n.    Rapat Dewan Penasihat
o.    Rapat Dewan Pemangku Adat
p.    Rapat Dewan Pengurus
2.    Ketentuan mengenai masing-masing permusyawaratan diatur dalam ART

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 11

1.    Pengambilan Keputusan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, kecuali pengambilan keputusan tentang Pengesahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga serta pengambilan keputusan tentang Pembubaran MABMKB.
2.    Dalam hal tidak mencapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3.    Pengambilan keputusan tentang orang dilakukan secara bebas, rahasia, langsung, jujur, adil dan demokratis.

BAB IX
HIRARKHI TATA URUTAN ATURAN MABMKB
Pasal 12

Tata urutan aturan MABMKB terdiri dari :
1.    Anggaran Dasar
2.    Anggaran Rumah Tangga
3.    Peraturan Khusus Organisasi
4.    Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis
5.    Keputusan Pengurus

BAB X
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 13

Keuangan dan Kekayaan MABMKB, diperoleh dari :
1.    Iuran anggota
2.    Bantuan dan atau sumbangan yang syah dan tidak mengikat
3.    Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh MABMKB sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan MABMKB

 

BAB XI
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
Pasal 14

1.    Hubungan Dewan Pengurus Pusat dengan MABMKB Daerah, Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting bersifat struktural
2.    Hubungan Dewan Pengurus dengan Badan-badan khusus bersifat koordinasi dan konsultatif

BAB XII
PEMBUBARAN MABMKB
Pasal 15

1.    MABMKB  hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Besar yang diselelnggarakan khusus untuk itu
2.    Musyawarah Besar tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat diadakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari lebih dari setengah (1/2) jumlah kepengurusan Cabang yang syah yang berasal dari lebih dari setengah (1/2) jumlah kepengurusan daerah yang syah.
3.    Musyawarah Besar tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah kepengurusan daerah yang ada.
4.    Keputusan pembubaran MABMKB dinyatakan syah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) suara yang hadir dalam musyawarah besar tersebut.
5.    Apabila terjadi pembubaran MABMKB, maka segala hak milik MABMKB diserahkan kepada organisasi social kemasyarakatan yang sehaluan dan ditetapkan oleh Musyawarah Besar tersebut.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 16

1.    Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar MABMKB mulai berlaku sejak tanggal Musyawarah Pembentukan dan Pendeklarasian Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat pada tanggal, 19 April 1997, bersamaan 11 Dzulhijjah 1417 Hijriyah di Pontianak.
2.    Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3.    Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
4.    Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah atas persetujuan duapertiga (2/3) jumlah peserta Musyawarah Besar MABMKB.
5.    Perubahan Anggaran Dasar  ini mulai berlaku usai pelaksanaan Musyawarah Besar III Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat tanggal, 29 Desember 2007.

Anggaran Rumah Tangga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *