Diskusi Publik Inkuiri Nasional Datangkan Komisioner Komnas HAM

 

Sandra Moniaga (kanan) saat acara diskusi publik (foto: Sabhan)
Sandra Moniaga (kanan) saat acara Diskusi Publik Inkuiri Nasional (foto: Sabhan)

Oleh Sabhan Rasyid

MABMonline.org, Pontianak— Diskusi Publik Inkuiri Nasional dengan tema “Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan” digelar Selasa kemarin (30/9). Agenda tersebut digelar atas kerja sama beberapa lembaga, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sajogyo Institute, serta pihak Universitas Tanjungpura. Kegiatan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, akademisi dari Untan, pers, serta anggota kelompok masyarakat.

Diskusi publik yang direncanakan akan digelar selama tiga hari tersebut mendatangkan beberapa narasumber, satu di antaranya komisioner Komnas HAM. Sandra Moniaga merupakan perwakilan Komnas HAM yang memaparkan kondisi masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat. Fokus materi yang disampaikan Sandra, yaitu hak masyarakat hukum adat dari perspektif hukum dan HAM.

Sandra mengungkapkan masih banyak tumpang tindih terkait hak masyarakat yang bermukim di kawasan hutan. Dalam presentasinya, mahasiswa program doktoral Leiden University Belanda tersebut memaparkan perbandingan luas wilayah produksi usaha dengan wilayah bebas izin usaha produksi. “Menurut data dari koalisi masyarakat sipil untuk tata ruang Kalbar tahun 2013 bahwa luas kegiatan industri berbasis lahan dan hutan memiliki luas 13.648.081,09 ha atau setara 91%, sedangan 9 persen lebihnya yang bebas usaha industri,” paparnya.

Sandra mengharapkan kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan kali ini dapat menjadi jalan mencari solusi pasca putusan MK terkait UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap UUD 1945 yang diputuskan tahun 2012 silam dengan nomor 35/PPU-X/2012.

Putusan MK tersebut menyebutkan bahwa hutan adat adalah milik masyarakat hukum adat, bukan milik negara. Menindaklanjuti putusan tersebut, harus ada tindak lanjut agar masyarakat adat benar-banar mendapatkan haknya sebagai masyarakat yang diakui secara konstitusi.

Kegiatan diskusi publik ini merupakan kegiatan pelaporan terhadap kinerja dan usaha beberapa lembaga masyarakat yang selama ini memperjuangkan hak masyarakat hukum adat terkait hutan adat yang ada di wilayah Kalimantan Barat. “Diskusi ini anggap saja sebagai laporan kami dan forum ini diharapkan dapat memberikan jalan dan usaha dalam menindaklanjuti putusan MK,” ungkap Noer Fauzi Rachman selaku Direktur Eksekutif Sajogyo Institute saat membuka acara.

Pasca Pembunuhan, Tetangga Korban Masih Shock

 

TKP pembunuhan pengasuh bayi di Kompleks Bali Mas 3 (foto: Sabhan)
TKP pembunuhan pengasuh bayi di Kompleks Bali Mas 3 (foto: Sabhan)

Oleh Sabhan Rasyid

MABMonline.org, Pontianak—Pasca pembunuhan yang menimpa seorang pengasuh bayi di Kompleks Bali Mas 3, tempat kejadian masih digaris polisi. Rumah bernomor  B 12 di Kompleks pada penduduk tersebut merupakan tempat pelaku melakukan aksi bejat menghabisi korban. Masih belum jelas apa motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban.

Tetangga korban yang sehari-hari melihat korban bekerja dan mengasuh anak majikannya merasa kaget dan belum percaya akan kejadian tersebut. Mereka saat ini masih antusias melihat lokasi kejadian yang berada tepat di dekat kediaman mereka. “ Saya masih sangat kaget, tadi malam saya sampai tidak berani tidur di rumah, saya numpang tidur di rumah abang di seberang,” ungkap Mariam tetangga korban.

Mariam yang kediamannya tepat di samping rumah korban mengaku mengenal Sukarni–pengasuh bayi yang menjadi korban pembunuhan. “Kita kenal dengan suster itu, hari-hari keluar masuk rumah, kadang-kadang dia memberikan makan anak majikannya di luar rumah,” ungkap Mariam kepada wartawan MABM.

Mariam menyatakan pada saat kejadian ia sedang berada di rumah. Rumahnya berdempetan dengan rumah korban, tetapi ia mengaku tidak menaruh curiga apapun terhadap kejadian di dalam rumah tetangganya.” Saya jam 1 ke atas ada di rumah, tidak ada curiga sama sekali, sama seperti biasanya,” tambah Mariam.

Kejadian yang tidak disangka-sangka tersebut membuat tetangga dan warga sekitar menjadi heran dan sangat kaget. Berdasarkan pantauan redaksi MABMonline, hingga hari ini masih ramai warga yang berhenti melihat-lihat lokasi kejadian pembunuhan tersebut.

Jenazah korban yang berasal dari Tulung Agung tersebut sudah dikemasi pihak kepolisian dan rumah sakit. Pihak keluarga korban juga sudah diinformasikan keluarga terkait kejadian tersebut. Rencananya pihak keluarga akan membawa jenazah ke kampung halamannya di Tulung Agung sore ini. “Jam 3 sore ini kita akan berangkat membawa Sus ke Tulung Agung,” ungkap Yanti selaku majikan korban.

Polisi Temukan Barang Bukti Tambahan di TKP

Polisi menunjukkan barang bukti baru dari lokasi kejadian (foto: Sabhan)
Polisi menunjukkan barang bukti baru dari lokasi kejadian (foto: Sabhan)

Oleh Sabhan Rasyid

MABMonline.org, Pontianak—Kejadian pembunuhan pengasuh bayi di Kompleks Bali Mas 3 Jalan Parit Haji Husein 2 terus dikembangkan penyelidikannya. Hari ini (19/9) polisi melakukan oleh TKP lanjutan terkait pengusutan kasus pembunuhan yang terjadi kemarin siang. Keluarga korban serta tetangga juga masih antusias memantau rumah yang dijadikan pelaku sebagai tempat menghabisi korban.

Pagi ini penyidik dari Poltabes masih menurunkan beberapa anggota untuk memperdalam kasus dan mencari barang bukti tambahan di lokasi kejadian. Polisi kembali menemukan barang bukti berupa sebuah telepon genggam milik korban yang diduga dibuang pelaku di bak mandi. “Ini hape yang baru kita temukan, masih basah karena ada di bak air,” ungkap Agung seorang polisi yang melakukan olah TKP.

Penemuan telepon genggam tersebut merupakan hasil lanjutan dari temuan barang bukti kemarin. Polisi kemarin telah menemukan beberapa barang bukti yang ada di sekitar korban. “Kemarin kita temukan tutup HP bagian belakang, baterai HP, dan sarung pisau yang terbuat dari kertas kalender yang digulung-gulung serta diikat dengan karet,” papar Agung.

Barang bukti berupa telepon genggam tanpa baterai dan penutup tersebut diduga akan digunakan korban untuk menelepon majikan saat kejadian berlangsung. Dugaan lain bahwa HP tersebut dibuang pelaku untuk menghilangkan dan mengaburkan jejak. “Kita duga HP ini ingin digunakan korban untuk menelepon, tetapi tidak sempat dan dibuang pelaku ke bak air,” tambah Agung.

Hingga saat ini polisi terus mengembangkan penyelidikan dan memperdalam kasus pembunuhan tersebut. Sudah ada beberapa orang yang diperiksa terkait kejadian ini. Pihak kepolisian juga tampak masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian.

 

 

Keluarga Pulangkan Jenazah Sore Ini

??????????

Oleh Sabhan Rasyid

MABMonline.org, Pontianak—Kejadian pembunuhan pengasuh bayi di Kompleks Bali Mas 3 Jalan Parit Haji Husein 2 terus dikembangkan penyelidikannya. Hari ini (19/9) polisi melakukan oleh TKP lanjutan terkait pengusutan kasus pembunuhan yang terjadi kemarin siang. Keluarga korban serta tetangga juga masih antusias memantau rumah yang dijadikan pelaku sebagai tempat menghabisi korban.

Kejadian terungkap ketikat Yanti pemiliki rumah pulang dari kantor setelah menelepon ke rumah, tetapi tidak ada jawaban. Setiba di rumah, Yanti merasa aneh karena pengasuh anaknya yang sehari-hari menjaga rumah tidak memberikan jawaban seperti hari biasanya. “Saya sampai di rumah, Sus tidak menyahut seperti biasanya dan anak saya terus menangis,” ungkap Yanti ketika menemani pihak kepolisian melakukan olah TKP di kediamannya.

Jenazah korban yang bernama Sukarni saat ini sedang dikemasi oleh pihak kepolisian dan rumah sakit. Rencananya jenazah diterbangkan ke Tulung Agung pukul 03.00 sore hari ini. Suami dari korban serta pihak keluarga telah dihubungi dan dikoordinasikan oleh Yanti selaku majikan korban selama di Pontianak.”Pihak keluarga di sana sudah pada tahu dan kita akan antarkan sore ini ke Tulung Agung, Su situ asalnya Tulung Agung,” papar Yanti.

Hingga saat ini polisi terus mengembangkan penyelidikan dan memperdalam kasus pembunuhan tersebut. Sudah ada beberapa orang yang diperiksa terkait kejadian ini. Pihak kepolisian juga tampak masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian.

Ketum MABM Silaturahmi ke Rutan Pontianak

Agus Salim (sumber foto: Sabhan)
Agus Salim (sumber foto: Sabhan)

MABMonline.org, Pontianak— Ketua Umum Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat, Chairil Effendy mendatangi rutan Pontianak, Selasa (1/7). Chairil yang didampingi oleh Bendahara Umum serta anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MABM ini bermaksud untuk bersilaturahmi dengan Agus Salim. Pertemuan tersebut berlangsung pada pukul 13.00 di ruang besuk rutan Pontianak, Jalan Sungai Raya Dalam.

Diketahui sebelumnya bahwa Agus Salim merupakan mantan Bupati Pontianak yang saat ini sedang menjalani proses persidangan terkait kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan oleh Pemda Kabupaten Pontianak saat beliau menjabat (lihat: http://pontianak.tribunnews.com/2014/01/29/kejati-kalbar-tahan-mantan-bupati-pontianak-agus-salim). Kasus Agus Salim telah bergulir sejak 6 bulan yang lalu hingga hari ini masih berlangsung proses persidangan sebagaimana yang diungkapkan Agus Salim saat ditemui Ketua Umum MABMKB.

Tujuan utama kedatangan Ketua dan Bendahara Umum MABMKB adalah untuk bersilaturahmi dengan Agus Salim berhubung sedang dalam bulan suci Ramadhan. Pertemuan yang berlangsung 20 menit tersebut berisi pembicaraan terkait perkembangan proses hukum yang dialami Agus Salim serta saling mendoakan keadaan kesehatan satu dengan yang lain.

Kehadiran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MABM untuk mendengar perkembangan proses persidangan yang selama 6 bulan ini telah berlangsung.

Ketua Umum MABMKB menyampaikan harapannya kepada Agus Salim agar tetap sehat dan semua proses hukum dapat segera tuntas. “Semoga sehat selalu dan semuanya dapat segera selesai,” ungkap Chairil saat mengakhiri pertemuan dengan Agus Salim.

Posisi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Oleh Gusti Iwan

Pemateri Saat Menyampaikan Makalahnya (Foto Gusti Iwan)
Pemateri saat menyampaikan makalahnya
(Foto Gusti Iwan)

MABMonline.org, Pontianak — Rabu (11/09), berlangsung seminar nasional di Orchardz Hotel Pontianak. Acara ini dimulai pukul 9 pagi. Sebelumnya, peserta seminar diminta melakukan registrasi. Seminar nasional ini mengambil tema “Model Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Magister Hukum Universitas Tanjungpura.

Hadir sebagai pemateri Mina Susana Setra dan Tim Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), DR. Firdaus, SH.MSi (Dosen Fakultas Hukum Untan) dan H. Ishaq Saleh (DPD RI). Turut hadir pula seluruh anggota DPD RI dari Kalimantan Barat: Hj. Hairiah, SH. MH, yang juga merupakan Ketua Perempuan Melayu Kalbar, Maria Goreti,  Erma Suryani Ranik, SH (DPD RI); R. Wiweko, SH.MSi (Kapuskada Setjen DPD RI) praktisi hukum, berbagai organisasi dan LSM di Pontianak.

“Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 merupakan keputusan yang penting bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Putusan ini memberikan pengakuan mengenai hak masyarakat hukum adat atas hutan adat dan menegaskan hak konstitusional masyarakat hukum adat,” papar Mina.

Firdaus menambahkan, “Kita harus menempatkan masyarakat hukum adat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting karena sudah diakui dalam pergaulan internasional.  Jadi tidak ada lagi orang-orang yang tidak tergabung dalam sebuah negara. Jika anda tidak bergabung dalam satu negara, maka Anda adalah pengungsi.”

Firdaus juga menjelaskan dalam UU No.4 tahun 1999 Pasal (67), yang mengatur bidang kehutanan. Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika memenuhi unsur bahwa masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap); ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; ada wilayah hukum adat yang jelas; ada pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, Ishaq Saleh mengungkapkan bahwa DPD RI saat ini sedang mempersiapkan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dan pandangan kepada DPR. Karena sekarang ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, DPD RI sudah dapat mengajukan RUU dan pandangan kepada DPR.

Dalam seminar kali ini, Erma Suryani Ranik, SH didapuk sebagai moderator. Mina Susana Setra mengangkat tema “Posisi Hutan Adat Dalam Hukum Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang Undang-Undang Kehutanan”. DR. Firdaus, SH.MSi membawa makalah berjudul “Dimensi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suatu Perspektif Hukum Tatanegara). Makalah ini berdasarkan hasil dari kajian disertasi. Sedangkan, H. Ishaq Saleh mengangkat judul “Masyarakat Hukum Adat dan Pengakuannya”.

MABM Adakan Silaturahmi Akbar Bersama Ketua MK

chairil

MABMonline.org, Pontianak–Dalam rangka ulang tahun ke-16 Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat yang jatuh pada tanggal 19 April 2013 akan diadakan dua agenda utama. Pertama, silaturahmi akbar bersama Dr. Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekaligus anggota  penasehat MABM KB di Balairung Sari pada  tanggal 19 April mendatang. Kedua, menghadirkaan Prof. Dr. James T. Collins pakar linguistik dunia dalam diskusi bulanan pada tanggal 23 April dengan topik Bahasa Melayu di Kalimantan Barat: Penelitian Deskriptif, Empiris, dan Kontemporer,” ungkap Chairil Effendy Ketua Umum MABM KB.

Lebih lanjut mantan Rektor Untan ini menjelaskan acara silahturahmi akbar dengan Dr. Akil Mokhtar merupakan kebanggan buat kita masyarakat Kalimantan Barat. Kita bersyukur Pak Akil  lahir di Kapuas Hulu merupakan putra Kalimantan Barat asli yang dapat menduduki posisi strategis dan penting dalam pentas hukum nasional. Ada ucap utama dan diskusi kecil berkaitan dengan hukum dan konstitusi bersama Ketua MK dalam silaturahmi tersebut.

“ Acara silaturahmi ini akan mengundang masyarakat multietnikyang ada di Kalimantan Barat, seperti paguyuban masyarakat Jawa, Aceh, Madura, Sunda, Batak, Dayak, Banjar, Bugis, dan sebagainya serta organisasi massa, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur masyarakat Kalbar. Acara akan di isi dengan makan malam bersama, persembahan tarian dan lagu daerah, dan sambutan dari Gubernur Kalimantan Bara t serta sambutan Ketua Umum MABM Kalimantan Barat,” jelas Chairil lagi.

 

Akil Mochtar: Putra Kalbar yang Terpilih Menjadi Ketua MK

akil-mochtar-ketuaMK

Hakim Konstitusi yang juga merupakan Anggota Dewan Penasehat MABM Kalbar, Akil Mochtar terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015, Rabu (3/4/2013). Akil menggantikan Mahfud MD yang berakhir masa jabatannya sebagai hakim konstitusi pada 1 April 2013.

Siapa sebenarnya Akil Mochtar yang baru saja terpilih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK)?

Akil lahir dan dibesarkan di Kapuas Hulu, salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Orangtuanya, Mochtar Anyoek dan Junnah, sebenarnya memberikan nama Rachmat Abdillah. Namun pamannya Den Mahmud, memberikan nama Muhammad Akil. Karena orang tuanya tidak keberatan, Akil bersekolah dengan nama Muhammad Akil Mochtar.

Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diselesaikannya di Putussibau. Namun kelas 3 SMP, Akil pindah ke SMPN 2 Singkawang. Akil terancam tidak bisa melanjutkan ke SMA karena keterbasan dana orangtuanya. Karena keinginan kuat untuk tetap bersekolah, atas saran orangtuanya, Akil pun merantau ke Pontianak dan melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Pontianak.

Saat bersekolah di SMA Muhamadiyah Pontianak, Akil terpaksa masuk ke pusaran persoalan biaya sekolah yang menghimpit. Untuk menutupi biaya hidup, Akil memilih mengerjakan sesuatu yang jarang dilakukan remaja sebayanya. Ia misalnya pernah menjadi loper koran, tukang semir, sopir angkot, hingga calo.

Usahanya itu tak sia-sia, ia berhasil lulus dari SMA tepat pada waktunya. Dengan sisa uang tabungannya, ia melanjutkan kuliah ke Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak. Lagi-lagi dana menjadi kendalanya. Tapi Akil tak patah semangat, untuk menyambung kelangsungan kuliahnya, Akil nyambi menjadi supir. Uang itulah yang ia tabung untuk hidup sehari-hari, biaya kuliah hingga menyelesaikan skripsi. “Waktu itu, untuk daftar skripsi Rp 75 ribu. Dari upah sopir saya cuma ada tabungan Rp 50 ribu. Sisanya pinjam sana-sini,” ujar Akil.

Setelah menyandang gelar sarjana hukum, Akil sebenarnya ingin menjadi jaksa. Tapi oleh sesuatu hal, ia akhirnya terjun menjadi pengacara. “Saat itu sih pengennya jadi jaksa. Tapi akhirnya malah jadi pengacara. Alhamdulillah dari lawyer itu hoki saya bagus, rezeki mengalir,” kata suami Ratu Rita itu.

Tahun 1998, Akil kemudian bergabung ke Partai Golkar dan mengantarkannya menjadi anggota DPR RI periode 1999-2004 di Komisi II dan 2004-2009 di Komisi III.

Karena merasa idenya sulit terealisasi di DPR, Akil mencalonkan diri menjadi gubernur Kalimantan Barat berpasangan dengan AR Mecer. Dalam perolehan suara, pasangan Cornelis-Cristiandy mengunggulinya.

Awal kiprah Akil di MK berawal pada tahun 2008, ia mendaftar sebagai hakim konstitusi dan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Sebagai hakim konstitusi, Akil bertekad menjadikan MK sebagai lembaga yang bersih dan berperan dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, MK berperan penting menciptakan keseimbangan dalam kehidupan berdemokrasi, sesuai kewenangannya, yang nantinya diharapkan bisa berdampak bagi kehidupan lebih baik bagi bangsa Indonesia.

Selamat bang Akil, semoga mampu menunaikan amanah besar ini dengan baik.

(foto: Tribunnews)

Yusril Ihza Mahendra Tawarkan Hukum Positif untuk Kembali Kepada Hukum Adat

Oleh: Mariyadi

MABMonline.org, Pontianak–Seminar nasional di Hotel Grand Mahkota lantai II, bertemakan “Kearifan Lokal dan Hukum Adat dalam Meningkatkan Tertib Hukum Masyarakat”  di laksanakan oleh Pemprov Kalbar (20/3/2013). Seminar tersebut menghadirkan berberapa narasumber termasuk Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra selaku pakar hukum tata negara dan dihadiri beberapa elemen masyarakat, seperti mahasiswa, polisi, dan masyarakat adat.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, kaidah-kaidah hukum adat haruslah ditransformasi manjadi hukum positif yang berlaku. Masalahnya saat ini adalah KUHP memakai hukum Belanda yang selalu tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. “Saya di diminta hadir untuk memberikan pikiran-pikiran dalam seminar ini  dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan menjalaskan beberapa sepek terkait dengan hukum tata negara dan pembabaran hukum nasional kita” ujar Yusril.

Saat ini, kata Yusril, sedang disiapkan draf hukum nasional yang sudah disusun sejak dia menjabat Mentri Kehakiman, di dalamnya mentranformasikan kaedah Hukum Adat, Hukum Islam, dan hukum eks kolonial  Belanda itu sendiri yang dapat diterima masyarakat Indonesia.

Materi-materi yang disampaikan di dalam seminar yang berlangsung selama satu hari  tersebut adalah Perjumpaan Hukum Adat dengan Hukum Negara serta Problema Yang Timbul dalam Penegakan Hukum yang disampaikan oleh Dr. Firdaus, S.H., M.Si., Kearifan Lokal dan Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Negara yang disampaikan oleh Drs. Anton Setiadji, S.H.,M.H, Penerapan Hukum Adat Daya dalam Kehidupan dan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Daya di  Kalimantan Barat oleh Prof. Dr YC. Thambunan Anyang, S.H, dan terakhir Kontribusi Hukum Adat Terhadap Budaya Tertib Hukum Mayarakat.