Home / Beranda / Hasil Diskusi Terbatas Tentang Gafatar, Transmigrasi dan Perda Masyarakat Adat Kalbar

Hasil Diskusi Terbatas Tentang Gafatar, Transmigrasi dan Perda Masyarakat Adat Kalbar

 

Mencermati pemberitaan yang berkembang akhir-akhir ini di media massa baik di televisi, radio, Koran, tabloid maupun di media social (medsos) mengenai Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), wacana transmigrasi nasional oleh Pemerintah dan Usul Perda Masyarakat Adat, nyata telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat dengan munculnya beragam tanggapan, komentar bahkan penolakan dari kelompok-kelompok  masyarakat. Komentar dan tanggapan tersebut diwarnai oleh berbagai kepentingan diantaranya politik, ekonomi, etnik dan agama bahkan disertai klaim kepemilikan dan penguasaan wilayah oleh etnik tertentu.

Sadar atau tidak, jika reaksi tersebut dibiarkan terus mengalir tak terkendali dan secara tidak bertanggung jawab sungguh akan sangat mungkin mengarah pada tindakan-tindakan disintegrasi yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, dan mencabik-cabik keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai.

Bertempat di Rumah Melayu, Kamis (04/02), diskusi terbatas para tokoh, cendikia, pimpinan ormas Islam dan pimpinan paguyuban Kalbar menghasilkan beberapa pokok pikiran terutama kepada Pemerintah (Pusat) sebagai penerima mandat dan kedaulatan rakyat yang harus tetap berdiri tegak mengayomi semua lapisan masyarakatnya sebagai berikut:

1.    Bahwa antara kasus GAFATAR dan wacana transmigrasi adalah dua hal yang berbeda, karena akan sangat bijak membicarakan dua hal tersebut secara terpisah, berbeda dan tidak dalam momen bersamaan agar tidak menimbulkan fitnah (spekulasi-dugaan) bahwa keberadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan GAFATAR adalah dalam satu skenario besar (grand design) oleh kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu;

2.    Untuk penyelesaian masalah GAFATAR kami sarankan sebagai berikut:

a.    Jika anggota/ penganutnya mengakui GAFATAR sebagai suatu agama tersendiri (bukan dari salah satu agama yang ada) di Negara ini, maka GAFATAR harus memenuhi ketentuan suatu ajaran yang dapat diakui sebagai agama yang berlaku di Negara ini;

b.    Jika anggota/ penganutnya mengakui GAFATAR bukan sebagai agama melainkan sebagai suatu gerakan dari salah satu agama yang ada, sementara pemahaman dan praktek keberagamaannya tidak sesuai ajaran pokok (Berbeda Kitab sucinya, aqidah dan ibadahnya) dengan ajaran agama tertentu yang dimaksud, maka sudah cukup dasar untuk menyatakan bahwa pimpinan dan pengikut/ anggota GAFATAR telah melakukan perbuatan PENISTAAN, PENODAAN dan PELECEHAN AGAMA dimaksud. Dalam konteks ini, kami meminta kepada Pemerintah dan mendesak agar mereka ditindak secara tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c.    Bagi eks anggota GAFATAR yang sebelumnya adalah muslim, sebaiknya dilakukan upaya pembinaan yang intensif terutama oleh MUI dan Lembaga Dakwah agar dapat membawa mereka pada ajaran Islam yang benar.

3.    Agar masalah GAFATAR atau yang serupa tidak terulang terus menerus, maka kami mendesak terutama MUI untuk melakukan identifikasi terhadap faham dan aliran agama yang terindikasi sesat, melakukan langkah-langkah antisipasi dan pembinaan yang intensif terhadap penganutnya;

4.    Upaya transmigrasi adalah fakta sejarah yang sudah berlangsung sejak lama ada di tanah air. Diakui ataupun tidak sesungguhnya telah memberikan perubahan kehidupan, baik bagi para transmigran maupun pada masyarakat tempatan yang tentu dengan segala dinamikanya.  Adalah hak setiap warga Negara untuk tinggal dan berpenghidupan di seluruh wilayah NKRI sepanjang tidak merampas hak-hak warga Negara yang lain dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Karenanya wacana transmigrasi yang akan dilakukan Pemerintah apapun namanya patut untuk diapresiasi jika dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Namun demikian Pemerintah harus benar-benar mengkaji secara bijak langkah-langkah yang akan ditempuh agar tidak menimbulkan mudharat, baik bagi para transmigran maupun masyarakat tempatan dengan belajar dari pengalaman pola-pola transimigrasi yang telah lalu.

Transmigrasi harus dikembalikan pada tujuannya untuk pemerataan penyebaran jumlah penduduk, memperkuat ketahanan Negara dan  peningkatan kesejahteraan/  penghidupan rakyat yang lebih baik, agar para transmigran tidak dijadikan sebagai komoditi dan  bukan untuk kepentingan misi politik, agama atau penguatan etnis tertentu;

5.    Atas usul Perda Masyarakat Adat yang telah diusulkan oleh kelompok masyarakat tertentu ke DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a.    Bahwa usul Perda Masyarakat Adat yang diusulkan semestinya tidak dapat dilanjutkan untuk dibahas sebagai Perda karena tidak memiliki payung hukum yang kuat;

b.    Draft Perda Masyarakat Adat yang diusulkan sesungguhnya memuat banyak hal yang mengandung diskriminasi terhadap adat etnik lainnya  dan memberikan penguatan terhadap  etnik tertentu;

c.    Perda Masyarakat Adat yang diusulkan sekalipun tidak secara ekplisit menyebutkan mengarah pada adat etnik tertentu akan menjadi pemicu munculnya Perda Masyarakat Adat versi berbagai etnik di tanah air;

d.    Kuatnya hukum adat dalam Perda Masyarakat Adat pada akhirnya akan melemahkan tata hukum nasional, yang pada gilirannya akan mengarah pada penciptaan situasi hukum Negara dikalahkan oleh hukum Adat yang dilindungi oleh Perda. Dampaknya adalah akan terjadi kegamangan hukum di daerah jika terjadi satu peristiwa hukum tetapi memiliki dasar hukum ganda. Penegak hukum tidak memegang kepastian hukum, dan akan  berdampak pada konflik hukum antar warga;

e.    Situasi terburuk dari kehadiran Perda Masyarakat adat adalah memberikan penguatan terhadap hukum adat tertentu dan secara tersirat sesungguhnya menggugat hukum Negara dan menyatakan secara terselubung bahwa Negara tidak mampu hadir menegakkan hukum. Situasi ini akan menggiring pada keadaan Negara menjadi chaos atau setidaknya NKRI terancam dis-integrasi.

Demikian pokok-pokok pikiran dari hasil diskusi terbatas yang kami lakukan, semoga bermanfaat untuk kebaikan Kalimantan Barat khususnya, dan Indonesia ke depan.

Check Also

Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara yang Terlupakan

Oleh: Nur Iskandar Tepat di hari Kartini, (21/4), Seminar Nasional Meluruskan Sejarah Sultan Hamid Sebagai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *