Home / Opini / Pentingnya PERDA “CSR”

Pentingnya PERDA “CSR”

Oleh: Ismail Ruslan

Masyarakat Kalimantan Barat sejatinya memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kalimantan Barat (Komisi B) sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Corporate Social Responsibility (CSR).  Upaya ini sebagai  ikhtiar untuk memformulasikan aturan normative sebagai payung hukum pemberlakuan CSR di Kalimantan Barat.
Dari sisi waktu inisiatif ini agak “terlambat”. Pemerintah Pusat sebagai stakeholder justru sudah merespon keinginan masyarakat  sejak tahun 2007, dengan melahirkan Undang-Undang No. 40 dan telah disyahkan oleh DPR tanggal 20 Juli 2007. UU ini mengharuskan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan atau berkaitan dengan sumberdaya alam untuk melakukan CSR. Pasal 74 UU tersebut berbunyi :
1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menegaskan dalam pasal 15 huruf b berbunyi; setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Kemudian pada pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa apabila tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
Walaupun terlambat, upaya ini sebagai sikap responsif anggota “parlemen” terhadap tuntutan masyarakat agar perusahaan di Kalimantan Barat peduli terhadap persoalan lingkungan dan relasi sosial. Dan menggunakan dana sosial tersebut untuk memberdayakan masyarakat miskin di Kalimantan Barat.

Konsep CSR
CSR menjadi isu yang mencuat cukup santer. Sejak tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menjadi sebuah kegiatan yang bersifat mandatory atau kewajiban. Karena selama ini kegiatan CSR dimaknai sebagai tindakan yang bersifat sukarela atau voluntary sebagaimana kegiatan-kegiatan kepekaan sosial serta ibadah-ibadah sosial lainnya.

Konsep CSR adalah kewajiban setiap perusahaan, BUMN dengan menyisihkan dana keuntungan untuk membantu masyarakat miskin dari sisi pendidikan, kesehatan, pra sarana dan sarana umum.

CSR merupakan sebuah komitmen bisnis perusahaan untuk berperilaku etis dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas (Herrizal, 2007).

Masukan Perda CSR
Selama ini masyarakat kesulitan untuk  “memaksa” maupun mengawasi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam di daerah mereka untuk memberdayakan dana CSR tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum. Pemerintah Daerah masih sebatas menghimbau setiap perusahaan untuk menyalurkan dana sosialnya. Oleh karena itu, Perda CSR menjadi penting untuk dirumuskan dan disahkan.

Di sisi yang lain, program CSR yang dirancang oleh perusahaan hanya bersifat “sedekah” dan habis dikonsumsi masyarakat. Program yang dirancang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, karena tidak tepat sasaran.

Perusahaan tidak memiliki “peta” lokasi penduduk miskin dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Peraturan Daerah mestinya juga memberikan ruang,  setiap perusahaan wajib bekerja sama dengan universitas, akademisi untuk melakukan research awal dan memetakan daerah miskin dan kebutuhan masyarakat.

Untuk menghasilkan Perda yang pro poor, perlu diatur  lembaga yang mengontrol pengeluaran dana dan program CSR tiap perusahaan, sehingga akuntabilitas pengeluaran dan distribusi dana CSR tersalur dengan benar.

Pengalaman Pemerintah Kota Semarang dan perusahaan yang berhimpun, duduk bersama dan menghilangkan ego sektoral, serta membagi wilayah yang akan didistribusikan dana CSR menjadi pengetahuan dan masukan bagi kalangan DPRD Kalimantan Barat.

Pengentasan kemiskinan di Kalimantan Barat, terasa sulit karena masing-masing institusi merasa memiliki peran yang lebih baik dari institusi lainnya, ego sektoral. Semoga Komisi B DPRD Kalbar mampu merumuskan Perda pro poor.

Check Also

Kuching: Kota yang Mengapresiasi Sungai

….Teach the gifted children, teach them to have mercy, Teach them about sunsets, teach them …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *