Percepat Proses Perhutanan Sosial Kalbar, KLHK-RI Adakan Workshop PIAPS

Oleh Mariyadi

mabmoneline, Pontianak—Demi mempercepat proses perhutanan sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rebupblik Indonesia (RI) melakukan workshop dan komunikasi publik mengenai Peta Indikator Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) di Hotel Orchard, Pontianak, Kalimantan Barat, 10 s/d 12 Desember 2015.

Acara yang yang dihadiri seluruh elemen masyarakat terutama yang bergerak di bidang kehutanan tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi hutan. Dari kegiatan tersebut diharapkan, masyarakat dapat berkontribusi penuh membudidayakan dan melestarikan hutan terutama hutan di Kalbar.

“Acara ini, untuk mengembangkan hutan sosial masyarakat. Kalau di Kalimantan ini, seperti masyarakat adat yang tinggal di pinggir-pinggir hutan, yang dulu tidak mendapat akses pengolahan hutan, kini diberi pengelolaan hutan desa maupun hutan kemasyarakatan,” ungkap Wiratno, Direktur Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Ditjen Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan saat diwawancarai setelah selesai acara, Jumat (11/12/2015).

Wiratno mengatakan, wilayah Kalimantan Barat punya hutan yang luas dibanding daerah lain. Nantinya, dengan dukungan dari berbagai macam bidang: LSM, dinas kehutanan kabupaten, maupun pusat, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan hutan yang melimpah di Kalbar sambil menjaga hutan tersebut. Ia menambahkan, pemanfaatan dan pelestarian ini sangat penting karena selain menjadi sektor ekonomi juga untuk kepentingan tata air dan hidrologi di bawahnya.

Menurut Wiratno, perkembangan hutan bisa dengan sistem agroforester. Sebagai contoh, masyarakat menanam karet di daerah itu ditanami pula pohon lain. Jadi, tak hanya menunggu karet bisa disadap sebelumnya juga sudah bisa mendapatkan hasil. “Perlu pendampingan usaha itu,” katanya lagi.

“Kalimantan punya 2.000.000 hektar hutan,” jelasnya.

Wiratno mengharapkan, dengan berjalannya program ini, segala masalah yang terjadi selama ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam Pokja yang telah disusun, masyarakat yang mengajukan akan diberi izin untuk mengelola lahan. Selain itu juga, akan diturunkan tim verifikasi dari kementerian untuk menguji kelayakan pemberian izin. ”Pesan presiden, harus tepat sasaran,” tambahnya.

Akhirnya, workshop yang berlangsung selama 3 hari tersebut berjalan dengan lancar. Workshop tersebut menghasilkan verifikasi peta indikatif areal perhutanan sosial sementara yang akan bisa berubah dalam 6 bulan sekali sesuai dengan pemberian/penarikkan izin HKI atau HGU maupun hal lainnya. Selain itu, dihasilkan pula pokja-pokja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pengaju dalam target beberapa tahun ke depan. “Terbentuklah usulan pokja. Kedua, pengecekan peta kita sesuai dengan situasi masyarakat. Jika ada izin, jangan. Jadi memang betul-betul kehutanan sosial yang bebas dari izin,” tutup Wiratno

One Reply to “Percepat Proses Perhutanan Sosial Kalbar, KLHK-RI Adakan Workshop PIAPS”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *