Home / Beranda / Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara yang Terlupakan

Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara yang Terlupakan

Oleh: Nur Iskandar

Tepat di hari Kartini, (21/4), Seminar Nasional Meluruskan Sejarah Sultan Hamid Sebagai Perancang Gambar Elang Rajawali Garuda Pancasila dilaksanakan di gedung DPR RI, diisi oleh tiga narasumber. Pertama pakar hukum pidana Prof Dr Andi Hamzah menjawab perihal tuduhan makar (APRA/Westerling) kepada Hamid, kedua peneliti sejarah hukum lambang negara Turiman Faturrachman Nur, SH, M.Hum mengulas sejarah panjang disahkannya Garuda Pancasila, dan ketiga Direktur Rumah Garuda Jogjakarta yang juga akademisi ISI: Nanang Rokhmad Hidayat, S.Si menguliti respon masyarakat Indonesia kepada Garuda Pancasila yang “tidak standar”.

seminar Sultan Hamid-sang perancang lambang negara
Pembicara pertama, guru besar dari Universitas Indonesia Prof. Andi Hamzah,  mengurai isi dakwaan kepada Hamid dengan ulasan pasal per pasal di mana kesimpulan beliau sebagai mantan jaksa bahwa semestinya putusan pada Hamid adalah bebas murni karena tidak terbukti makar! Hamid tidak terbukti menggerakkan pasukan, memberikan perlengkapan dst. Locus delicti Hamid juga sedang berada di Kota Pontianak bersama Muhammad Hatta. Prof Andi Hamzah juga menyarankan agar ahli waris melakukan Peninjauan Kembali alias PK kepada negara. Bukan untuk kepentingan Hamid karena beliau sudah meninggal dunia, namun untuk generasi muda Indonesia di hadapan hukum. Bahwa seseorang dihukum akibat perbuatannya, bukan pengadilan politik (politisasi) atau kriminalisasi sehingga terjadi penguburan masa depan seseorang. Pelurusan sejarah itu penting bagi masa depan Indonesia dalam berhukum.

Turiman Faturrachman Nur sebelum menyajikan makalahnya menampilkan film dokumenter Departemen Luar Negeri melalui Museum Konferensi Asia Afrika berdurasi 12 menit di hadapan 100 orang lebih peserta seminar. Di sana tampak peran Sultan Hamid II dalam merancang Lambang Negara dan diakui negara secara de-facto–hanya belum secara de-jure.

Turiman mendapat banyak applaus hadirin karena semangatnya. Salah satu applaus itu muncul ketika suaranya tercekat, “Mohon maaf saya gugup karena di sini bicara prihal pelurusan sejarah Lambang Negara namun di saat yang sama istri saya terbaring di rumah sakit. Namun begitulah perjuangan,” ungkapnya.

Nanang Hidayat dengan ulasan gaya “seniman” mengoreksi DPR/MPR. Bahwa sejak pertama masuk ke Senayan dia mendapati tiga “spesies” Garuda. Ada yang bahunya kotak, ada yang mengembang bagaikan ingin memeluk pahlawan revolusi di Lubang Buaya, dan ada yang standar. “Ini di rumah wakil rakyat, apalagi di tengah masyarakat! Ada ratusan spesies Garuda di tengah masyarakat kita. Kenapa? Karena lembaran negara tidak disebar sehingga orang tahu standar yang benar. Saya memotret hampir di setiap RT DIY ada Garuda yang kurus, gendut, bahkan loyo,” ujarnya disambut gelak tawa hadirin. Hal itu lanjutnya akibat Garuda Pancasila dikaburkan standarisasinya dalam struktur hukum tata negara. Padahal sebenarnya yang standar sudah ada tertuang di dalam lembaran negara ketika rancangan Hamid ditetapkan sebagai Lambang Negara oleh Presiden Soekarno. Yakni PP No 66. Akibat tak ada pakem standar, tak ayal sampai kini meruyaklah persoalan seperti Garuda Merah, kaos bola, bahkan sampai ke Zaskia Gotik maupun Teten Masduki.

Baca Juga: [PETISI] Perancang Lambang Negara Sultan Hamid II Sebagai Pahlawan Nasional

Seminar dilengkapi dengan testimoni peneliti perihal tuduhan pidana (Makar) kepada Hamid melalui Ketua Yayasan Sultan Hamid, Anshari Dimyati, SH, MH. Dia mengurai kronologi meluruskan sejarah siapa yang merancang gambar Garuda Pancasila, yakni dimulai pada penemuan disposisi Soekarno oleh tim reporter Mimbar Untan (1994), kemudian diteliti melalui tesis Turiman di UI, berlanjut ke seminar nasional bersama Ketua DPR RI Akbar Tandjung, pembuktian Hamid bebas dari tuduhan pidana melalui tesis Anshari Dimyati di bawah bimbingan Prof Andi Hamzah juga di UI, pameran Lambang Negara di Istana Negara dan berbagai daerah di Indonesia, peluncuran buku Biografi Politik Sultan Hamid II, serta akhirnya diterima Mensos Khofifah Indar Parawansa Jumat (15/4), di mana Khofifah setuju agar Sultan Hamid diusulkan sebagai PAHLAWAN NASIONAL karena jasa-jasanya yang luar biasa. Selain merancang lambang negara juga pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. “Jika Hamid sebagai Ketua BFO tidak setuju dibentuknya RIS, maka pengakuan kedaulatan RI tak akan diperoleh,” tegasnya juga disambut tepuk riuh peserta. Hamid juga menjadi saksi saat Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS di Keraton Sitinggil-Jogjakarta. Begitu nasionalismenya Hamid sehingga tidak perlu diragukan. Ia menjemput Soekarno dari penjara untuk kedaulatan Indonesia. Bahkan, traktat PBB membuktikan bahwa Daerah Istimewa Kalimantan Barat adalah entitas yang termuda bergabung ke NKRI. Di mana sebelumnya DIKB adalah negara merdeka yang setara dengan Negara Republik Indonesia sehingga dalam nomenklatur Perda di Kalbar semua berujung tahun termuda, yakni 1957. Jadi, Hamid membuktikan dirinya sangat nasionalis walaupun idenya memakmurkan Indonesia lewat pendekatan federalis. “Namun ide federalisme itu telah diserap lewat otonomi daerah era reformasi. Ini tanda bahwa pikiran Hamid sudah jauh melangkah ke depan melebihi zamannya. Ia diplomat cerdas dan menguasai 9 bahasa internasional,” tegas Turiman.

Selama seminar ada dua sesi dialog. Wakil rakyat dari DPR Fraksi Golkar, Ir Zulfadhli angkat bicara. Dia setuju Sultan Hamid dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional dan sebagai anggota Komisi yang berhubungan dengan bidang pendidikan dia akan turut mengawal. Ia juga mengusulkan agar MPR RI melakukan seminar besar soal Lambang Negara agar menjadi daya dorong kuat penetapan Hamid sebagai Pahlawan Nasional dan tertuang dalam revisi UU No 24 Tahun 2009 soal Bahasa, Bendera dan Lambang Negara. “UU No 24 sebagai turunan dari amandemen UUD 1945 memang belum matang karena saat itu DPR kejar tayang menjelang akhir masa jabatan. Saya saat itu belum menjadi anggota di Senayan namun saya cari tahu, kalau penyebabnya adalah kejar tayang. Sebab adalah lebih baik diundangkan lebih dahulu sembari mematangkan yang belum sempurna. Toh di dalam UU tersebut juga banyak nilai-nilai utama dan positif.” Zulfadhli juga setuju agar ahli waris melakukan PK sebagaimana saran Prof Andi Hamzah. Ia menunjuk, “Mumpung saksi sejarah masih ada seperti Max Jusuf Alkadrie.” Yang ditunjuk pun manggut-manggut. Namun di Kalbar ada tokoh Dayak yang juga saksi sejarah serta masih hidup yakni Baroamas Djabang Balunus Massuka Djanting. Massuka Djanting bahkan ikut rapat di Hotel Des Indes ketika Lambang Garuda Pancasila sedang digambar/dirumuskan oleh Sultan Hamid sebagai Menteri Negara Zonder Porto Folio.

Sejumlah wakil rakyat dari Kalbar juga angkat bicara seperti Luthfi A Hadi, Firdaus Zar’in, senator Nurbaeti serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Dr Hasyim Azizurrahman Alkadrie. Semua memberikan apresiasi dan kontribusi agar sejarah yang bengkok mesti diluruskan.

Acara seminar dibuka Sekretaris Fraksi Nasdem DPR RI, H Abdullah Alkadrie, SH, MH pada pukul 13.30 dan berakhir pada pukul 16.30 WIB. Saya yang turut mendengarkan seminar yakin, hakkul yakin, bahwa kebenaran pasti akan terungkap–sebab alam memang diciptakan Tuhan dengan sifat arif dan bijak. Apalagi coverage media nasional juga cukup paten. Selain ekspose detik.com, juga ada Metro-TV, Kompas, Jawa Pos dll…dan tentu viral Sosial Media. Selamat Hari Kartini… Habis gelap–terbitlah terang. Sejarah yang gelap pun jadi terang benderang…

Check Also

204 Pengurus MABM Kalbar Dilantik

Sebanyak 204 yang terdiri dari Dewan penasehat, Pemangku Adat dan Dewan Pengurus serta Biro di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *